Nama : Irsandy Hafizh
NPM : 15214471
Kelas : 1EA28
Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Sila Ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Positif : Katherdal
& Istiqlal
Gereja dan masjid yang hanya
dipisahkan oleh Jalan Wijaya Kusuma ini hidup serasi berdampingan. Contoh kecil
toleransi keduanya yaitu saat umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri,
halaman parkir di Gereja Katedral sering kali dijadikan tempat parkir umat
muslim yang ingin melakukan salat hari raya di Masjid Istiqlal. Begitu pula
sebaliknya, halaman parkir Masjid Istiqlal digunakan oleh kaum nasrani yang
ingin melakukan ibadah di Gereja Katedral.
Toleransi yang kayak gini
yang sudah seharusnya kita contoh. Semoga keharmonisan antarumat beragama tidak
hanya berlangsung antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, tetapi juga di
seluruh Indonesia dan semakin terjaga ke depannya tanpa ada gangguan yang dapat
merugikan keutuhan bangsa.
Negatif: Konflik
Poso
Serangkaian kerusuhan yang
terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini
dibagi menjadi tiga bagian . Kerusuhan Poso I (25 – 29 Desember 1998), Poso II
( 17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei – 15 Juni 2000). Pada 20 Desember
2001 Keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan
diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Saran : Dari kedua Kasus dia atas, kasus yang positif
nya wajib dicontoh karena bertoleransi antar
umat beragama merupakan perilaku yang baik, mulia dan dapat mengamalkan nilai
sila ke 1. Kasus negatif seharusnya masyarakat antar umat beragama diatas tidak
melakukan kerusuhan melainkan bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik bukan
melakukan kerusahan, dan seharusnya pemerintah bertindak tegas dalam hal ini
yang mengatasnamakan agama.
Sila Ke 2 Kemanusian Yang Adil Dan Beradab
Positif : Komnas Perlindungan Anak
Kasus yang ditangani
adalah pada saat ada anak yang terpaksa bekerja dan merawat ayahnya yang sakit
di atas becak. Di sini Komnas Perlindungan Anak bekerja melalui jaringan mereka
untuk memberikan kesempatan anak tersebut tetap memperoleh pendidikan. Sebab,
tugas pokok seorang anak sebenarnya adalah belajar.
Negatif
: Tragedi Kemanusiaan etnis Tionghoa (13-15 Mei 1998 )
Sebelas tahun sudah tragedi (13-15) Mei 1998 berlalu. Tragedi kemanusiaan ini menyisakan banyak keprihatinan dan tanya bagi banyak orang, khususnya bagi para keluarga korban yang harus kehilangan keluarga dengan cara paksa, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan etnis Tionghoa yang dijadikan korban kekejaman para pihak yang tidak bertanggungjawab.
Ratusan manusia menjadi korban, dengan amat mengenaskan mereka terpanggang kobaran api di dalam Yogya Plaza, Klender, Jakarta Timur. Tragedi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun terjadi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tragedi ini merupakan rentetan kejadian yang memilukan, dimana sehari sebelumnya (12 Mei 1998) empat mahasiswa Universitas Trisakti menjadi korban penembakan oleh aparat TNI pada saat menggelar aksi menuntut Reformasi. Kejadian 11 tahun silam tersebut adalah sejarah kelam bangsa ini. Namun sampai dengan saat ini tak juga ada pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya tragedi Mei 1998.
Sebelas tahun sudah tragedi (13-15) Mei 1998 berlalu. Tragedi kemanusiaan ini menyisakan banyak keprihatinan dan tanya bagi banyak orang, khususnya bagi para keluarga korban yang harus kehilangan keluarga dengan cara paksa, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan etnis Tionghoa yang dijadikan korban kekejaman para pihak yang tidak bertanggungjawab.
Ratusan manusia menjadi korban, dengan amat mengenaskan mereka terpanggang kobaran api di dalam Yogya Plaza, Klender, Jakarta Timur. Tragedi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun terjadi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tragedi ini merupakan rentetan kejadian yang memilukan, dimana sehari sebelumnya (12 Mei 1998) empat mahasiswa Universitas Trisakti menjadi korban penembakan oleh aparat TNI pada saat menggelar aksi menuntut Reformasi. Kejadian 11 tahun silam tersebut adalah sejarah kelam bangsa ini. Namun sampai dengan saat ini tak juga ada pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya tragedi Mei 1998.
Saran : Dari kasus positif diatas Komnas
Perlindungan Anak sudah melakukan hal yang benar karena tugas seorang anak
seharusnya belajar bukan bekerja walaupun dia bekerja karena menggantikan
ayahnya yang sakit dan seharusnya pemerintah memberikan bantuan tentang
peristiwa ini. Dan kasus negatifnya menurut saya sangat memprihatinkan karena
kasus ini seperti mengabaikan HAM (Hak Asasi Manusia) dan pemerintah harusnya
mempertanggung jawabkan kasus ini bukan mengabaikan kasus ini.
Sila Ke 3 Persatuan Indonesia
Positif
: Arema Gagas
Persatuan
MALANG - Tidak
turunnya rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) hingga
polemik legalitas Arema Cronus, menggugah kesadaran berbagai pihak, termasuk
manajemen. Kini Arema Cronus menggagas persatuan seperti sebelum adanya
konflik.
Manajemen Arema Cronus yang dipimpin CEO Iwan Budianto telah menemui
sejumlah pihak yang terkait dengan Arema Indonesia. Pertemuan tersebut demi
mengurai konflik internal yang pernah memecah Arema Indonesia menjadi dua,
yakni Arema IPL dan Arema ISL.
Pihak yang ditemuinya antara lain Andi Darussalam Tabusala (eks Ketua Badan
Liga Indonesia), Darjoto Setiawan (ek Penasehat Yayasan Arema), serta Satrija
Budi Wibawa (eks Sekretaris Yayasan Arema), serta Gunadi Handoko (eks Direktur
Utama PT Arema Indonesia).
"Selain itu juga melibatkan HM Nur yang saat itu masuk dalam yayasan
Arema. Kami berupaya meletakkan ego, gengsi, perselisihan dan sebagainya untuk
berkomitmen pada eksistensi Arema ke depannya. Pastinya nanti ada pertemuan
lanjutan, mungkin awal pekan depan," kata CEO Arema Cronus Iwan Budianto.
Dilanjutkannya, semua pihak yang sempat terlibat masalah internal setelah
peralihan pengelolaan dari PT Bentoel Prima ke konsorsium pada 2009 bakal
dilibatkan. Setelah pertemuan awal, menurut Iwan semua pihak memiliki komitmen yang
sama, yakni meluruskan persoalan di Singo Edan.
"Saya melihat ada antusiasme dari semua pihak dan ingin mengurai
persoalan yang selama ini masih ada di Arema. Saya mewakili manajemen sangat
gembira dengan perkembangan ini dan semoga ini menjadi awal yang bagus bagi
Arema dan Aremania," urai Iwan.
Rencana islah para tokoh pengurus Arema juga dibenarkan Rendra Kresna,
Presiden Kehormatan Arema Cronus sekaligus Bupati Malang. Menurut dia, sudah
ada pertemuan di Jakarta yang membahas soal penyatuan kembali pengurus Arema
yang sempat terpecah.
Sebagai konsep awal, rencananya kepengurusan akan dikembalikan ke Arema
Indonesia setelah peralihan dari PT Bentoel Prima. Saat itu ada nama seperti HM
Nur (ketua yayasan), Mudjiono Moejito (sekretaris yayasan), Rendra Kresna
(bendahara), serta Bambang Winarno (pengawas yayasan).
Sementara itu di jajaran pembina ada Darjoto Setiawan (PT Bentoel Prima),
Iwan Kurniawan (bos PT Anugerah Citra Abadi), danAndi Darussalam Tabusalla (eks
Ketua Badan Liga Indonesia). Namun belum bisa dipastikan apakah nanti formatnya
persis seperti itu.
"Secepatnya akan ada pembicaraan lagi dengan semua pihak. Tujuannya
jelas, hanya ada satu Arema Indonesia dan tak akan ada lagi istilah Arema ISL
dan Arema IPL. Saya optimistis semuanya memiliki komitmen demi Arema,"
ujar Rendra Kresna.
Mantan Sekretaris Arema Indonesia Satrija Budi Wibawa membenarkan telah ada
pertemuan antara tokoh-tokoh Arema Indonesia di Jakarta. "Intinya kami
semua ingin meluruskan dan menata ulang, agar Arema tetap eksis di sepak bola
Indonesia," sebut Satrija.
Walau mengaku tak memahami awal muasal konflik di Arema setelah dilepas
Bentoel, namun Satrija tak menutup mata adanya perbedaan paham soal
kepengurusan dan legalitas Arema selama ini. "Jadi ini yang harus
diperjuangkan," sebut pria yang akrab disapa SBW ini.
Rencana rujuknya pengurus Arema Indonesia ini sudah pasti menjadi kabar
segar bagi Aremania. Jika rencana tersebut berjalan sesuai tujuan, maka bakal
mengikis friksi-friksi yang terjadi di jajaran manajemen maupun supporter
Aremania sejak dualisme klub.
Negatif
: Lepasnya Timor Timur dari NKRI
Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa’e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.
Sebagai sebuah negara sempalan Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis “Timor Leste” sebagai nama resmi negara mereka.
Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa’e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.
Sebagai sebuah negara sempalan Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis “Timor Leste” sebagai nama resmi negara mereka.
Saran : Kasus Arema yang Tidak mendapat rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia
(BOPI) untuk berlaga di Liga Tertinggi Indonesia sangat patut dicontoh karena
arema bersatu untuk menyelesaikan konflik ini . Kasus Lepasnya Timur Leste dari
NKRI sangat disayangkan karena pulau kecil ini memilih merdeka dan menjadi Negara
sendiri dan menjadi pemecah pemersatu bangsa karena setelah Timur Leste lepas
dari NKRI Papua membentuk (OPM) Organisasi Papua Merdeka dan Aceh membentuk
(GAM) Gerakan Aceh Merdeka untuk melepaskan diri dari NKRI dan kasus ini masih
menjadi tanggung jawab pemerintah dan mungkin semua rakyat Indonesia agar
bangsa Indonesia tidak terpecah belah.
Sila Ke 4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Positif : Gelar Pemilu Demokratis, BJ Habibie Terima KPU Award
Liputan6.com, Jakarta - KPU memberikan penghargaan KPU Award kepada Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Penghargaan ini
diberikan karena BJ Habibe dianggap sebagai sosok yang berjasa dalam
perkembangan demokrasi di Tanah Air.
Pemberian penghargaan dilangsungkan di kediaman BJ Habibie di jalan Patra Kuningan, Jakarta. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Tidak cuma Husni, sejumlah anggota KPU juga hadir di kediaman Habibie. Di antaranya adalah Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro dan Nanang Supriyatna.
Saat dianugerahi penghargaan, mantan Menteri Ristek dan Teknologi ini terlihat tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sembari terus menebar senyum, Habibie pun menerima penghargaan berupa piagam dan juga plakat langsung dari Husni.
"Terima kasih, terima kasih," sebut Habibe sesaat setelah menerima penghargaan, Senin (29/12/2014).
Sehabis memberikan piagam, Husni pun menyampaikan permintaan khusus kepada Habibie. "Mohon berkenan di pajang ya pak," pinta Husni.
Setelah acara seremonial tersebut, Husni mengakui dipilihnya Habibie untuk menerima penghargaan dari KPU karena telah diputuskan melalui perundingan panjang. Bahkan sebelum menjatuhkan pilihan kepada Habibe ada tujuh calon yang mereka pertimbangkan.
"Pak Habibie selama hidupnya terutama kurun waktu 98-99 dan sampai saat ini telah memutuskan satu resolusi yang sangat penting yang membuat kita keluar dari masalah multi dimensional," sebut Husni.
"Keputusan itu ialah dengan mengagendakan pemilu demokratis dan membuat perangkatnya, undang-undangnya terlebih dahulu," sambung.
Keputusan Habibie dengan membuat perangkat UU Pemilu, disebut Husni, sangatlah tepat. Sebab kala itu di tengah tekanan penyelenggaraan pemilu, Habibie turut memikirkan bagaiamana pemilu bisa dihelat dengan baik dan tidak asal jadi.
Ditambahkan Husni, yang dilakukan pria yang sempat menuntut ilmu di Jerman ini sangat penting. Sebab, dampak dari keputusan Habibie ini sangat terasa bagi perkembangan demokrasi Indonesia sampai sekarang.
Pemberian penghargaan dilangsungkan di kediaman BJ Habibie di jalan Patra Kuningan, Jakarta. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Tidak cuma Husni, sejumlah anggota KPU juga hadir di kediaman Habibie. Di antaranya adalah Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro dan Nanang Supriyatna.
Saat dianugerahi penghargaan, mantan Menteri Ristek dan Teknologi ini terlihat tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sembari terus menebar senyum, Habibie pun menerima penghargaan berupa piagam dan juga plakat langsung dari Husni.
"Terima kasih, terima kasih," sebut Habibe sesaat setelah menerima penghargaan, Senin (29/12/2014).
Sehabis memberikan piagam, Husni pun menyampaikan permintaan khusus kepada Habibie. "Mohon berkenan di pajang ya pak," pinta Husni.
Setelah acara seremonial tersebut, Husni mengakui dipilihnya Habibie untuk menerima penghargaan dari KPU karena telah diputuskan melalui perundingan panjang. Bahkan sebelum menjatuhkan pilihan kepada Habibe ada tujuh calon yang mereka pertimbangkan.
"Pak Habibie selama hidupnya terutama kurun waktu 98-99 dan sampai saat ini telah memutuskan satu resolusi yang sangat penting yang membuat kita keluar dari masalah multi dimensional," sebut Husni.
"Keputusan itu ialah dengan mengagendakan pemilu demokratis dan membuat perangkatnya, undang-undangnya terlebih dahulu," sambung.
Keputusan Habibie dengan membuat perangkat UU Pemilu, disebut Husni, sangatlah tepat. Sebab kala itu di tengah tekanan penyelenggaraan pemilu, Habibie turut memikirkan bagaiamana pemilu bisa dihelat dengan baik dan tidak asal jadi.
Ditambahkan Husni, yang dilakukan pria yang sempat menuntut ilmu di Jerman ini sangat penting. Sebab, dampak dari keputusan Habibie ini sangat terasa bagi perkembangan demokrasi Indonesia sampai sekarang.
Komitmen Kerakyatan
Setelah
menerima penghargaan tersebut, Habibie menyampaikan beberapa hal penting kepada
KPU. Hal-hal tersebut disampaikan langsung oleh Habibie kepada Ketua KPU Husni
Kamil Manik.
"Pertama beliau menyatakan menerima penghargaan ini dan berjanji akan menjaga penghargaan ini," sebut Husni.
Selain menyatakan menerima penghargaan dari KPU, hal kedua yang disampaikan pria yang sempat menuntut ilmu di Jerman ini adalah, Habibie saat sangat menjujung komitmen kerakyatan. Komitmen ini dari dulu sudah menjadi sikap dasar yang akan terus dikembangkan.
"Sementara yang terakhir, Beliau akan menulis artikel ke KPU yang bisa menjadi sumbangsih bagi demokrasi Indonesia," demikian Husni.
"Pertama beliau menyatakan menerima penghargaan ini dan berjanji akan menjaga penghargaan ini," sebut Husni.
Selain menyatakan menerima penghargaan dari KPU, hal kedua yang disampaikan pria yang sempat menuntut ilmu di Jerman ini adalah, Habibie saat sangat menjujung komitmen kerakyatan. Komitmen ini dari dulu sudah menjadi sikap dasar yang akan terus dikembangkan.
"Sementara yang terakhir, Beliau akan menulis artikel ke KPU yang bisa menjadi sumbangsih bagi demokrasi Indonesia," demikian Husni.
Sumber
: (http://news.liputan6.com/read/2153912/gelar-pemilu-demokratis-bj-habibie-terima-kpu-award
)
Negatif : Ulah memalukan para wakil rakyat kita yang
harusnya berjuang untuk rakyat
Sering kali para wakil rakyat
mempertontonkan perilaku yg mencemaskan rakyat ketika menyelesaikan suatu
masalah untuk kepentingan rakyat,perang mulut sampai adu jotos itu diperagakan
di depan kamera,itulah yang di sebut kedewasaan di dalam demokrasi,kebebasan
ber expresi dan berpendapat benar-benar di terapkan oleh anggotra DPR,karena
memang DPR itu adalah sebagai Wakil rakyat. itu jelas-jelas menyimpang dari
amanat rakyat.sama halnya dengan anggota
DPR dan MPR yang rapat di senayan dalam pembentukan undang-undang ataupun rapat
tahunan selalu banyak yang tidur.
Saran : Dari kasus positif diatas BJ Habibie
atau mantan Presiden Indonesia memutuskan satu resolusi yang sangat penting
yang membuat kita keluar dari masalah multi dimensional dengan mengagendakan
pemilu demokratis dan membuat perangkatnya, undang-undangnya yang membuat kita
dalam memilih Pemimpin bangsa ini menjadi lebih praktis dan semua rakyat
Indonesia yang sudah pantas memilih dapat menyalurkan suaranya lewat pemilu.
Dari kasus negatif diatas sungguh sangat
memalukan karena wakil rakyat yang kita pilih untuk menyalurkan suara atau
aspirasi masyarakat malah mempertontonkan hal yang tidak baik seperti adu jotos
yang diperakagan di depan kamera, bertingkah laku seperti anak kecil di ruang sidang,
dan tidur pada saat sidang tentang rakyat . Seharusnya para wakil rakyat yang
seperti ini diberhentikan saja atau mendapatkan hukuman seperti potong gaji,
dll.
Sila Ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Positif : Relokasi
Pasar Tanah Abang
Kemudian setelah Bapak Jokowi
menjabat sebagai Gubernur DKI akhirnya Pasar Tanah Abang pun dibenahi. Awalnya
Pak Jokowi mensosialisasikan programnya terlebih dahulu terutama kepada para
PKL yang berjualan dipinggiran jalan karena sering menimbulkan kemacetan.
Kemudian selang beberapa hari proses penertiban pun dimulai. Proses tersebut
sampai melibatkan pesonel sebanyak 625 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 400
personel Satpol PP, 125 anggota kepolisian, dan 100 tentara. Anggota TNI ini
merupakan gabungan dari Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Batalyon Infanteri 201
Tangerang.
Tindakan Pak Jokowi untuk
merelokasi PKL tersebut ternyata mendapat banyak respon positf dari masyarakat,
karena masyarakat merasa Pak Jokowi berhasil persoalan kemacetan yang tadinya
terjadi Pasar Tanah Abang, dan hanya Pak Jokowi yang berhasil melakukan
relokasi tersebut, sementara gubernur-gubernur DKI sebelum Pak Jokowi tidak
bisa menyelesaikan masalah tersebut. PKL yang telah dipindahkan ke Pasar Blok G
pun akhirnya berterima kasih kepada Pak Jokowi, karena lapak dagangan yang
mereka tempati sekarang lebih tertata rapi dan bersih sehingga pengunjung pun
bisa berbelanja dengan nyaman.
Sumber
: (https://id-id.facebook.com/notes/generasi-positif/jokowi-benahi-pasar-tanah-abang/303257333183811)
Negatif:
Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan
Keadilan
dalam kesehatan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin Indonesia. Didalam
hal ini maksudnya adalah belum dirasakan manfaat PJKMM (Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin) atau ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Masyarakat
Miskin) sehingga munculnya anggapan “orang miskin dilarang sakit” karena biaya
berobat di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi dan hanya untuk kalangan
menengah ke atas.
Sumber
: (http://melatiputri.web.ugm.ac.id/2014/12/01/bukti-pelanggaran-terhadap-5-sila-pancasila-2/)
Saran : Dari kasus positif di atas Bp.Jokowi berprilaku adil
semua orang yang berjualan di pasar TA atau Tanah Abang yang tadinya berjualan
dipinggiran jalan dan menganggu lalu lintas atau PKL (Pedagang Kaki Lima) di
relokasi dan mendapat respon positif bagi para PKL dan masyarakat, PKL yang
telah dipindahkan ke Pasar Blok G pun akhirnya berterima kasih kepada Pak
Jokowi, karena lapak dagangan yang mereka tempati sekarang lebih tertata rapi
dan bersih sehingga pengunjung pun bisa berbelanja dengan nyaman dan lalu
lintas menjadi lancer. Kasus Negatifnya Keadilan dalam kesehatan masih menjadi
pekerjaan pemerintah karena masyarakat menengah kebawah dipersulit dalam hal
kesehatan seharusnya masyarakat menengah kebawah di beri kemudahan dalam urusan
kesehatan dan tidak dipersulit dalam hal biaya yang menjadi kendala masyarakat
menengah kebawah dalam hal kesehatan ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar